TANGERANG SELATAN – Universitas Pamulang (UNPAM) mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dengan secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Acara penandatanganan tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Momentum ini menandai dimulainya era baru kolaborasi antara institusi akademik dan lembaga peradilan konstitusional tertinggi di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, AM., M.M., M.Si., dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan. Dalam sambutannya, kedua belah pihak menekankan urgensi sinergi ini untuk masa depan penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia.

Heru Setiawan, mewakili Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan jembatan penting untuk mendekatkan dunia peradilan dengan institusi pendidikan. Beliau memastikan bahwa masyarakat di kampus semakin sadar akan jaminan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan ini, MK berharap dapat diberikan ruang di lingkungan kampus untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila, konstitusi, dan peran Mahkamah Konstitusi. Komintemn ini menunjukan dedikasi MK terhadap pendidikan kewarganegaraan dan pemberdayaan masyarakat dengan pengetahuan tentang hak-hak fundamentalnya.

Senada dengan itu, Rektor UNPAM, Dr. E. Nurzaman, menegaskan komitmen universitas dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan berintegritas. Beliau menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kemitraan yang kini telah diformalkan melalui nota kesepahaman antara kedua institusi. Dr. E. Nurzaman menekankan bahwa proses pembelajaran tidak cukup hanya di lingkungan kelas. Menurutnya, pengalaman belajar hukum secara langsung melalui interaksi dengan MK merupakan bentuk pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual. MK, sebagai lembaga penjaga konstitusi, memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, dan menjadi sarana pembelajaran yang nyata bagi mahasiswa.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai hak-hak konstitusional yang mereka miliki sebagai warga negara, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam berbagai diskursus hukum yang berkembang di tingkat nasional. Melalui kolaborasi ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum secara akademis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperluas wawasan konstitusional di lingkungan kampus, sehingga menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan cinta tanah air.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan UNPAM, antara lain Wakil Rektor IV Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.; Dekan Fakultas Hukum Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H.; Ketua Lembaga Kemitraan dan Kerja Sama Bobi Agustian, S.Kom., M.Kom.; serta Dosen Magister Hukum UNPAM, Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. Kehadiran para pimpinan menunjukkan dukungan penuh dari seluruh sivitas akademika terhadap inisiatif tersebut.

Dengan adanya sinergi antara Universitas Pamulang dan Mahkamah Konstitusi, kedua institusi ini memiliki harapan besar untuk melahirkan generasi baru yang profesional di bidang hukum, tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai konstitusional serta menjunjung tinggi integritas dan etika. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah progresif dalam menjawab tantangan zaman, di mana dunia hukum tidak lagi hanya menuntut kecakapan akademik, tetapi juga moralitas dan kesadaran bernegara.

 --OC